Home » Cirebon » Penetapan UMK Cirebon Tidak Disetujuhi Oleh Beberapa Pihak

Penetapan UMK Cirebon Tidak Disetujuhi Oleh Beberapa Pihak

penetapan-umk-cirebon-tidak-disetujuhi-oleh-beberapa-pihak

AsliCirebon.com – Setelah dilakukan sidang Pleno pada beberapa waktu yang lalu untuk membahas mengenai Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) Cirebon tahun 2017. Dalam sidang Pleno tersebut diputuskan dengan adanya kenaikan pada Upah Minimum kabupaten/kota (UMK)  sebanyak 8,2 persen atau menjadi Rp 1,7 juta. Kenaikan tersebut berasal dari UMK sebelumnya yakni Rp 1,5 juta.

Namun sepertinya hasil sidang Pleno tersebut tidak disetujuhi oleh beberapa pihak salah satunya adalah pihak dari Serikat Pekerja. Hal tersebut dituturkan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ferry Heryanto.

”Sepengetahuan kami, peraturan pemerintah tersebut tengah dalam masa judicial review. Seharusnya tidak digunakan, apalagi untuk menetapkan besaran UMK,” Ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ferry Heryanto.

Selain itu pihaknya akan melakukan audiensi secara langsung kepada Bupati Cirebon terkait dengan hal tersebut. Karena memang hal etrsebut menyangkut dengan PP Nomor 78 Tahun 2015.

”Maka dari itu, kami akan melakukan audiensi dengan Bupati mengenai keputusan final UMK karena berdasarkan kajian, PP Nomor 78 Tahun 2015 itu bertentangan dengan sejumlah aturan,” Sambungnya.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *